Sultra kedatangan Kapolda baru, BEM UHO Tantang Tuntaskan Isu Krusial di Bumi Anoa

Gambar : Almamater Berwarna Kuning, Hairun Menteri Isu Strategis dan Analisis Kebijakan Publik BEM UHO

 

KENDARI,— Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo melalui Kementerian Isu Strategis dan Analisis Kebijakan Publik,  menyampaikan tantangan terbuka kepada Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) yang baru. Kamis, (22/5/2025).

Diketahui, Telah terjadi rotasi di jajaran Kepolisian  dan juga terjadi di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), Irjen Pol Dwi Irianto resmi dimutasi akan menghadapi masa pensiun dan posisinya digantikan oleh Irjen Pol Didik Agung Widjanarko.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lembaga Eksekutif Mahasiswa UHO tersebut sampaikan desakan Kepada Kapolda Sulawesi Tenggara yang baru untuk mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai isu krusial yang hingga hari ini masih membelenggu masyarakat Sultra.

Menteri Isu Strategis dan Analisis Kebijakan Publik BEM UHO, Hairun mengatakan bahwa momentum pergantian Kapolda harus dimaknai sebagai peluang perubahan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, terutama dalam persoalan yang selama ini terabaikan.

“Kami menantang Kapolda baru untuk menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat Sultra, bukan kepada korporasi atau elit tertentu. Isu-isu seperti *illegal mining*, konflik pertambangan yang merampas ruang hidup masyarakat, praktik korupsi di sektor publik, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, harus menjadi prioritas utama,”Kata Hairun.

Ia juga menyoroti soal semakin luasnya praktik pertambangan ilegal yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal.

 Di sisi lain, konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang terus terjadi akibat lemahnya pengawasan dan keberpihakan aparat.

“Kapolda baru harus segera membuka ruang dialog dengan elemen masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelesaian masalah. Jangan sampai kehadiran Kapolda baru hanya menjadi formalitas tanpa perubahan signifikan di lapangan,” tambahnya.

BEM UHO menegaskan memalui Kementerian Isu Strategis dan Analisis Kebijakan Publik bahwa berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis di Sultra dan siap menggerakkan massa jika tuntutan ini diabaikan.

“Kami bukan hanya pengamat. Kami pelaku perubahan. Jika suara kami tidak didengar, maka jalanan akan menjadi mimbar perjuangan,”Tutup Hairun. (*)